 |
| Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku mau ikut mengkampanyekan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Namun dia terganjal aturan karena saat ini tercatat sebagai Komut PT Pertamina. (Merdeka.com/Nur Habibie) |
Beropini.id - Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Basuki Tjahja Purnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok, memberikan tanggapan terhadap wacana koalisi antara kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar-Mahfud dengan pasangan nomor urut 1 Anies-Muhaimin.
Secara tegas, Ahok menyatakan bahwa partainya hanya akan mendukung pasangan calon yang sejalan dengan ideologi politik PDIP, yaitu dengan melaksanakan program nawacita.
"Partai kami secara jelas tidak mungkin mendukung seseorang menjadi presiden yang tidak bersedia menjalankan nawacita, itu jelas," ujar Ahok dalam sebuah acara dialog di Jakarta Selatan, pada Kamis (8/2/2024).
Meskipun tidak mengomentari secara langsung, Ahok juga mengomentari peluang terjadinya koalisi yang kecil, dengan mengaitkan Anies yang memiliki basis dukungan dari Front Pembela Islam (FPI), yang sekarang berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam.
Pendapat Ahok sejalan dengan sikap Ganjar saat menjabat Gubernur Jawa Tengah yang tegas menolak arahan dari mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, terkait konsolidasi pemda dengan FPI.
"Partai PDIP tidak pernah menggunakan siapapun untuk memperoleh kekuasaan. Masih ingatkah ketika Pak Gamawan Fauzi menyatakan bahwa semua kepala daerah harus berdamai dengan FPI?" katanya.
"Pak Ganjar di Jateng menentang Gamawan Fauzi, dia menolak. Apakah Pak Ganjar pernah datang dan bersalaman dengan Pak Rizieq, semua itu? Ini adalah perintah dari Mendagri, ditolak oleh seorang Ganjar," tambah Basuki Tjahaja Purnama.
Dari penjelasan tersebut, Ahok menegaskan sikap partainya yang tidak akan bekerja sama dengan siapapun yang ingin mengubah ideologi Indonesia.
"Mengapa? Karena kami, sebagai kader yang rasional, tidak akan bekerja sama dengan siapapun yang ingin mengubah ideologi Pancasila," tegasnya.
Ketika ditanya oleh media setelah dialog, Ahok menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut. Menurutnya, masalah koalisi merupakan keputusan partai yang berwenang untuk menentukan.
"Anda dapat bertanya kepada partai. Saya bukan bagian dari struktur partai," ujarnya singkat.
(br/l6)