Wacana Tol Dalam Kota Bandung, DPRD Jabar Minta Dimatangkan Konsep Pendanaannya

Anggota Komisi IV DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra H Daddy Rohanady/istimewa 

Beropini.id - Rencana pembangunan tol dalam kota atau NS-Link (North South Link) di Kota Bandung mendapat dukungan dari DPRD Jawa Barat. Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady, menyatakan bahwa NS-Link memiliki manfaat yang sangat berarti, khususnya dalam mengatasi kemacetan yang semakin memprihatinkan di Bandung.

Namun, Daddy juga mengakui bahwa proyek ini juga menimbulkan tantangan, terutama dari segi anggaran. "Karena anggarannya pasti tidak sedikit. Hal yang utama dalam alokasi anggarannya adalah untuk pembebasan lahan," ujar Daddy, kepada wartawan belum lama ini.

Pembebasan lahan di kota, menurut Daddy, tidak hanya mahal, tetapi juga rentan terhadap konflik sosial dengan masyarakat. "Hal ini harus diperhatikan dengan serius dalam pembangunan NS-Link," tambahnya.

Meskipun masih menghadapi tantangan, DPRD Jabar tetap mendukung pembangunan tol dalam kota ini, karena sudah menjadi bagian dari kajian pembangunan. Namun, update terbaru tentang NS-Link belum disampaikan kepada DPRD Jabar.

"Dalam rencana pembangunan daerah (RPD) Tahun 2024 juga kami tidak tahu. Karena Pemprov Jabar menyerahkan RPD tersebut ke kemendagri. Jadi dalam RPD tersebut apakah pembangunan NS Link ini ada atau tidak? saya tida tahu,"  papar Daddy.

Daddy mengingatkan bahwa pembahasan pembangunan NS-Link memang belum selesai dan memerlukan pendekatan yang matang. Membangun di perkotaan, terutama pembangunan tol, bukanlah tugas yang mudah.

"Misalnya dalam pembebasan lahan biasanya berhadapan dengan protes warga dan harga yang cukup besar," katanya.

Terkait feasibility study (FS) pembangunan NS-Link, Daddy mengakui belum memiliki informasi terkini. "Saya belum tahu FS-nya sudah rampung apa belum. Yang jelas, untuk pembebasan lahan memang dianggarkan dari APBD pemerintah provinsi," katanya.

Meskipun mendukung pembangunan tol dalam kota ini secara prinsip, Daddy menekankan bahwa perlu memperhatikan anggarannya terlebih dahulu. Apakah anggaran di APBD memungkinkan atau tidak, skema pendanaannya seperti apa, dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan lainnya. "Ini yang harus dimatangkan dan di bahasa bersama-sama," katanya. 

(br/bdg)


Lebih baru Lebih lama