 |
| Presiden Joko Widodo / iteba |
Beropini.id - Pengembangan industri pertahanan menjadi topik menarik yang tengah dibahas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Salah satu opsi yang dibahas adalah pemindahan PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia ke kawasan industri di Subang, Jawa Barat, guna mendekatkan kedua perusahaan tersebut dengan Bandara Kertajati.
Pertemuan tersebut disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, yang telah berdiskusi dengan Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo. Erick menyampaikan, pemindahan lokasi PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia menjadi keinginan Presiden untuk menciptakan integrasi yang lebih baik dalam pengembangan industri pertahanan.
"Bagaimana ketika di Kertajati, Bapak Presiden menginginkan adanya Pindad dan PT DI itu pindah ke kawasan industri Subang supaya terpadu. Karena lokasi Pindad dan PT DI itu sudah di tengah kota," kata Erick saat menghadiri Festival Hijriah 1 Muharram 1445 H di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (19/7/2023) lalu.
Dalam rangka menindaklanjuti pembahasan ini, Erick Thohir berkoordinasi dengan Wakil Menteri BUMN yang baru dilantik, Rosan Roeslani, untuk melanjutkan rencana pengembangan industri pertahanan. Rosan Roeslani, yang saat itu masih menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk AS, diminta untuk mengambil peran dalam menindaklanjuti kerja sama pembelian sejumlah alat pertahanan.
Meskipun tidak mengetahui detailnya, Rosan siap untuk mempersiapkan industri dalam rangka mendukung pembelian beberapa alat pertahanan yang dibutuhkan Indonesia, termasuk helikopter dan lainnya. Poin penting yang ingin digarisbawahi adalah bahwa pengembangan industri pertahanan bertujuan untuk mempersiapkan pertahanan di dalam negeri, bukan untuk melakukan penyerangan.
Pertemuan ini juga membahas rencana untuk meninjau pabrik peluru di Turen, Malang, Jawa Timur sebagai fasilitas terbaru yang dianggap diperlukan. Rencana ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat industri pertahanan dan meningkatkan kemampuan dalam mendukung kebutuhan pertahanan nasional.
Dalam konteks pemerintahan yang hanya tinggal satu tahun lebih sebelum berakhir, upaya untuk mempercepat pengembangan industri pertahanan sangatlah relevan dan kritis. Pertemuan antara Presiden, Menteri Pertahanan, dan Menteri BUMN merupakan bagian dari upaya kolaboratif untuk mengokohkan pertahanan bangsa, melepas keterikatan politik atau agenda pemilihan presiden.
(br/sbg)