 |
| Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan / tribun |
Beropini.id - Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8 triliun lebih guna mengantisipasi potensi krisis pangan akibat kekeringan yang diperkirakan terjadi karena pengaruh fenomena El Nino pada Agustus-September 2023.
Dalam upaya menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengumumkan bahwa pemerintah akan mengucurkan bantuan senilai Rp 8 triliun kepada masyarakat selama periode Oktober hingga Desember.
"Kami berkomitmen untuk mengendalikan harga-harga agar tetap terjangkau," ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan setelah menghadiri Konferensi Asean Arsitek di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis (27/7/2023).
Pemerintah menyadari pentingnya bersiap menghadapi dampak buruk yang mungkin timbul akibat kekeringan yang diakibatkan oleh El Nino. Kekhawatiran akan kelangkaan pangan menjadi salah satu faktor utama di balik alokasi anggaran ini.
"Saat sungai-sungai kita mengering, harga-harga barang pokok menjadi salah satu perhatian utama. Saya telah menjanjikan pembelian 1 juta ton beras, namun ternyata hal tersebut tidak memungkinkan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar siap menghadapinya, namun Alhamdulillah, harga-harga di dalam negeri masih stabil, kecuali harga ayam dan telur yang mengalami kenaikan," tambahnya.
Meskipun begitu, Menteri Zulkifli menegaskan bahwa beberapa komoditas pangan tidak dapat diimpor, seperti gandum dan kedelai, karena harus dibeli dari luar negeri.
"Kita tidak dapat mengimpor komoditas seperti beras, jagung, dan garam untuk konsumsi, meskipun beberapa industri melakukan impor. Namun, mengenai kenaikan harga ayam, kami yakin ini hanya masalah waktu dan kita akan mensubsidi pakan jagungnya," tandas mantan Ketua MPR RI ini.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, telah mengimbau untuk mengoptimalkan langkah-langkah antisipatif dan adaptif dalam menghadapi dampak cuaca ekstrem akibat El Nino. Selain itu, ia juga menekankan perlunya kebijakan yang memastikan ketahanan pangan, kesehatan, dan ekonomi.
"Landskap perubahan iklim dan kemarau panjang yang diperkirakan akan melanda Indonesia memerlukan pemanfaatan maksimal potensi yang kita miliki untuk menghadapi berbagai tantangan ini," ujar Lestari dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada hari Rabu.
(br/mks)