 |
| Pemkab Purwakarta menyalurkan bantuan motor dinas operasional untuk 183 desa. (ANTARA/HO-Pemkab Purwakarta) |
Beropini.id - Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, telah menyalurkan bantuan kendaraan dinas operasional berupa sepeda motor untuk seluruh kepala desa di wilayah Purwakarta. Namun, keputusan tersebut menuai polemik di kalangan masyarakat, karena dinilai tidak tepat diberikan di tengah-tengah prioritas pembangunan yang harus dilakukan di wilayah tersebut.
Sebagian masyarakat menilai bahwa pemberian bantuan kendaraan dinas operasional sepeda motor kepada kepala desa tidak menjadi prioritas saat ini, mengingat masih banyak pembangunan infrastruktur yang belum tuntas di daerah tersebut. Beberapa masyarakat bahkan mengkritik keputusan bupati sebagai tindakan yang kurang bijaksana dan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Dari pantauan redaksi beropini.id, ramai ragam tanggapan netizen di Grup Facebook PURWAKARTA UPDATE.
"Lain rek suudzon. Ampun paralun. Ngan ieu mah geus jadi kabiasaan, inventaris mah dipakena teh sok ku anak, pamajikan pejabat🤣🤣🤣🤣🤣...lumayan paranti mejeng mah." tulis akun Sukma Wijaya.
"Di pwk th mash knh loba rakyat nu kirang mampu, jalanan raruksak, lowongan pagawean hararese,, cik atuh lah menii kacida Pisan nya keur usum kieu teh kalah mere bantuan nmax kanu marampu merata deui nga bagi na,, Ari tempo bansos mah gening teu merata di bagi na,,rakyat miskin teh gening hanya di manfaatkan hungkul ny,," tulis akun Neng Thia.
Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, sendiri telah memberikan penjelasan terkait keputusannya memberikan bantuan kendaraan dinas operasional sepeda motor kepada kepala desa. Menurutnya, pemberian bantuan tersebut sebagai bentuk dukungan dari pemkab dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan pengelolaan desa. Anne juga menambahkan bahwa kendaraan dinas operasional ini dapat digunakan untuk keperluan dinas, seperti menghadiri rapat atau koordinasi dengan instansi terkait, memantau pembangunan infrastruktur di desa, serta melakukan kunjungan ke lapangan yang ada di desa masing-masing.
Dalam konteks polemik bantuan kendaraan dinas operasional sepeda motor ini, sebenarnya ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, keputusan pemerintah harus selalu didasarkan pada pertimbangan yang matang, termasuk dalam hal memberikan bantuan kendaraan dinas operasional. Kedua, masyarakat harus diberikan penjelasan yang jelas terkait keputusan tersebut, sehingga dapat mengurangi kemungkinan timbulnya polemik. Ketiga, keputusan pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya terfokus pada kepentingan kelompok tertentu.
Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Purwakarta sebaiknya memberikan penjelasan lebih jelas dan transparan terkait keputusan memberikan bantuan kendaraan dinas operasional sepeda motor kepada kepala desa.
(br/pwk)