 |
| Yadi Nurbahum, anggota komisi I DPRD Kab. Purwakarta dari fraksi PDIP |
Beropini.id - Kabar mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, Wakil Rakyat dari Fraksi PDIP, Yadi Nurbahrum, menegaskan bahwa dirinya akan memperjuangkan hak interpelasi bagi anggota dewan.
Menurut Yadi, mutasi dan rotasi yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta kemarin terindikasi melanggar Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Sebagai anggota Komisi I DPRD, Yadi akan mengambil tindakan cepat dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para anggota DPRD lainnya.
Yadi juga memastikan bahwa jika nantinya hasil keterangan dari Baperjakat dan BKPSDM menunjukkan adanya pelanggaran, dirinya akan secara pribadi menyerukan hak interpelasi. Menurut Yadi, para anggota dewan perlu mengeluarkan haknya, berupa hak interpelasi, untuk mengawasi dan memastikan aturan terkait rotasi dan mutasi pejabat dijalankan dengan benar.
Meski demikian, tidak semua anggota Komisi I DPRD memahami dan mengalisa atas dugaan pelanggaran aturan terkait dengan masalah mutasi dan rotasi. Beberapa anggota dewan masih terlihat melempem dalam mengawasi pelaksanaan rotasi dan mutasi pejabat.
Yadi menegaskan bahwa pihaknya juga akan membuat laporan dan temuan rotasi dan mutasi yang dianggap melanggar aturan, baik itu ke Badan Kepegawaian Negara maupun ke Komisi Aparatur Sipil Negara.
Kasus dugaan jual beli jabatan juga menyeruak di Kabupaten Purwakarta. Meski pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah memberikan keterangan pers bahwa mereka tengah melakukan telaah atas kasus tersebut, hingga kini belum ada keputusan jelas dari Kejati.
Sebagai wakil rakyat, Yadi Nurbahrum menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus tersebut. Ia berharap pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat segera mengambil tindakan tegas jika kasus jual beli jabatan terbukti benar adanya.
Kontroversi mutasi dan rotasi pejabat di Kabupaten Purwakarta serta kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah setempat menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan penerapan aturan yang ketat dalam pengelolaan kepegawaian di instansi pemerintahan. Para wakil rakyat perlu memastikan bahwa aturan dijalankan dengan benar demi kepentingan publik yang lebih baik.
(br/pojoksatu)